Puluhan massa gabungan aliansi mahasiswa dan masyarakat menerobos masuk area Kantor Gubernur Aceh, Jumat (3/7/2026) sore, menuntut Pemerintah Aceh dan pemerintah pusat segera menuntaskan berbagai persoalan daerah, mulai dari penanganan bencana hingga aktivitas pertambangan. Massa yang terdiri dari BEM UI, DEMA UIN Ar-Raniry, PEMA USM, PEMA UNIDA, dan Aliansi Rakyat Aceh (ARA) tiba di lokasi sekitar pukul 16.40 WIB.
Aksi sempat memanas dengan saling dorong antara demonstran dan aparat kepolisian di gerbang utama kantor gubernur. Massa akhirnya berhasil memasuki area perkantoran melalui jalur pintu keluar. Unjuk rasa juga diwarnai pembakaran ban bekas di depan kantor gubernur sebagai simbol protes, serta aksi coret-coret menggunakan cat semprot pada tiang dan pelataran kantor dengan sejumlah tulisan bernada kritik terhadap pemerintah.
Tuntutan utama massa adalah pembukaan ruang dialog agar pemerintah mendengarkan fakta dan data yang mereka himpun terkait berbagai persoalan di Aceh. “Kami ingin berdialog. Fakta dan data yang ingin kami sampaikan harus didengar pemerintah,” ujar salah seorang perwakilan massa di lokasi aksi.
Orator dari BEM UI, Abid, menyoroti lambannya penanganan bencana di Aceh. Ia menilai belum ditetapkannya status bencana nasional hingga kini menjadi indikasi kurangnya keseriusan pemerintah terhadap masyarakat terdampak. Menurut Abid, ketiadaan status tersebut berdampak langsung pada skala dukungan dan sumber daya yang diterima korban bencana di berbagai wilayah Aceh yang dilanda banjir dan longsor.
Selain isu bencana, massa mendesak pemerintah memberikan perhatian serius terhadap aktivitas pertambangan di kawasan Beutong, Nagan Raya, yang dinilai memicu berbagai persoalan sosial dan lingkungan di tengah masyarakat sekitar.
Hingga berita ini diturunkan, aksi unjuk rasa masih berlangsung di bawah pengawalan ketat aparat kepolisian, sementara massa menanti kesediaan perwakilan pemerintah menemui mereka untuk berdialog.
Comment