REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA, – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Johanis Tanak, mengusulkan agar Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana (RUU Perampasan Aset) memberikan kewenangan kepada negara untuk...
JAKARTA — Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menilai, perampasan aset milik pejabat yang tidak tercantum dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) berpotensi melanggar hak asasi...
Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengusulkan agar RUU Perampasan Aset mengatur ketentuan harta kekayaan pejabat yang tidak dilaporkan ke LHKPN bisa dirampas.
