JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menilai pengertian keuangan negara perlu diperjelas untuk memberikan kepastian hukum. Menurut Yusril, penjelasan itu diperlukan untuk...
Menko Kumham Yusril Ihza Mahendra menjelaskan arah diskusi pemerintah tentang pendefinisian korupsi dan kerugian negara, menegaskan perlunya kejelasan hukum.
JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan, rencana redefinisi tindak pidana korupsi tidak akan melemahkan upaya pemberantasan korupsi. Menurut dia,...
JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra bersama Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan tidak ada niat menghapus unsur kerugian...
JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan usulan disampaikan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengenai peninjauan kembali definisi kerugian...
JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan usulan disampaikan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengenai peninjauan kembali definisi kerugian...
JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mendorong agar praktik underinvoicing yang merugikan perekonomian negara turut dijangkau melalui ketentuan pemberantasan korupsi....
Menteri Yusril mendukung usulan Luhut untuk menghapus kerugian negara dari kategori korupsi, menyoroti praktik BUMN dan perlunya penyesuaian UU Tipikor.
Menko Hukum, HAM, dan Imigrasi Yusril Ihza Mahendra bakal menghadiri rapat bersama DEN pimpinan Luhut B Panjaitan soal wacana perubahan definisi korupsi.
Yusril Ihza Mahendra menilai usulan perubahan definisi korupsi perlu dikaji lebih mendalam sebelum diputuskan, termasuk kesesuaiannya dengan konvensi PBB.
JAKARTA -- Rekomendasi Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut B Panjaitan (LBP) yang didukung Prof Yusril Ihza Mahendra terkait redefinisi korupsi khususnya berhubungan dengan kerugian negara yang terkesan dipaksakan....
Yusril mencontohkan bang milik negara yang memberikan kredit tertimpa gagal bayar bisa didakwa korupsi karena merugikan keuangan negara. Di negara lain tidak.