JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menilai pengertian keuangan negara perlu diperjelas untuk memberikan kepastian hukum. Menurut Yusril, penjelasan itu diperlukan untuk...
Menko Kumham Yusril Ihza Mahendra menjelaskan arah diskusi pemerintah tentang pendefinisian korupsi dan kerugian negara, menegaskan perlunya kejelasan hukum.
JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan, rencana redefinisi tindak pidana korupsi tidak akan melemahkan upaya pemberantasan korupsi. Menurut dia,...
JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra bersama Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan tidak ada niat menghapus unsur kerugian...
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Indonesia Yusril Ihza Mahendra merespon singkat soal rencana konser penyanyi tenor dunia Andrea Bocelli di Indonesia. Dia merasa...
JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan, materi United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) yang telah diratifikasi Indonesia perlu diselaraskan...
JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan usulan disampaikan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengenai peninjauan kembali definisi kerugian...
JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan usulan disampaikan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengenai peninjauan kembali definisi kerugian...
JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mendorong agar praktik underinvoicing yang merugikan perekonomian negara turut dijangkau melalui ketentuan pemberantasan korupsi....
Menteri Yusril mendukung usulan Luhut untuk menghapus kerugian negara dari kategori korupsi, menyoroti praktik BUMN dan perlunya penyesuaian UU Tipikor.
Menko Yusril menyebut Presiden Prabowo menekankan kerugian negara tak boleh dilupakan dalam definisi korupsi. Namun, tetap perlu ada perubahan dan perbaikan.