DPR membahas ilicit enrichment atau lonjakan harta yang tak wajar dari pejabat dalam RDPU RUU Perampasan Aset. Ada pihak menolak itu masuk RUU Perampasan Aset.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA, – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Johanis Tanak, mengusulkan agar Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana (RUU Perampasan Aset) memberikan kewenangan kepada negara untuk...
ICW mendesak agar konsep illicit enrichment dimasukkan dalam RUU Perampasan Aset. Hal ini penting untuk mencegah perampasan kekayaan tak wajar pejabat publik.
JAKARTA — Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menilai, perampasan aset milik pejabat yang tidak tercantum dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) berpotensi melanggar hak asasi...
Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengusulkan agar RUU Perampasan Aset mengatur ketentuan harta kekayaan pejabat yang tidak dilaporkan ke LHKPN bisa dirampas.
