JAKARTA - Unsur kerugian negara menjadi perbincangan publik seiring munculnya angin perubahan dari Dewan Ekonomi Nasional (DEN). DEN sempat mewacanakan untuk mendefinisakan ulang korupsi yang menghapus unsur kerugian negara...
Yusril mencontohkan bang milik negara yang memberikan kredit tertimpa gagal bayar bisa didakwa korupsi karena merugikan keuangan negara. Di negara lain tidak.
Menteri Yusril mendukung usulan Luhut untuk menghapus kerugian negara dari kategori korupsi, menyoroti praktik BUMN dan perlunya penyesuaian UU Tipikor.
Menko Kumham Yusril Ihza Mahendra menjelaskan arah diskusi pemerintah tentang pendefinisian korupsi dan kerugian negara, menegaskan perlunya kejelasan hukum.
JAKARTA -- Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menyimak usulan perubahan definisi kerugian negara sebagaimana disampaikan oleh Dewan Ekonomi Nasional (DEN). Supratman memandang tindakan korporasi perusahaan negara harus dilihat...
JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menilai pengertian keuangan negara perlu diperjelas untuk memberikan kepastian hukum. Menurut Yusril, penjelasan itu diperlukan untuk...
JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra bersama Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan tidak ada niat menghapus unsur kerugian...
JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mendorong agar praktik underinvoicing yang merugikan perekonomian negara turut dijangkau melalui ketentuan pemberantasan korupsi....
