Banda Aceh (Waspada Aceh) – Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka disebut menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan di Istana Kepresidenan, Selasa (10/11/2026). Informasi tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan. Menurutnya, pertemuan antara Presiden da
POPULARITAS.COM – Presiden Prabowo Subianto menyetujui rencana pengembalian tanah Blang Padang di Banda Aceh menjadi lahan wakaf Masjid Raya Baiturrahman. Namun, pengembalian lahan yang saat ini tercatat sebagai barang milik negara dan dikelola Kementerian Pertahanan melalui Kodam Iskandar Muda itu masih menunggu penyelesaian sejumlah proses hukum dan administrasi. Menteri Koordinator Bidang Hukum
Banda Aceh (Waspada Aceh) – Pemerintah Aceh segera mengajukan permohonan isbat wakaf tanah Blang Padang ke Mahkamah Syar’iyah Aceh, menyusul persetujuan Presiden Prabowo Subianto untuk mengembalikan status lahan tersebut sebagai tanah wakaf Masjid Raya Baiturrahman. Langkah ini dilakukan untuk memberikan kepastian hukum terhadap status tanah Blang Padang yang selama ini menjadi polemik di Aceh. Gu
Pemerintah Pusat menyetujui pengembalian status tanah Lapangan Blang Padang, Banda Aceh, menjadi tanah wakaf milik Masjid Raya Baiturrahman. Persetujuan tersebut merupakan bagian dari…
Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh, Aulianda Wafisa, mengkritik pernyataan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengenai proses rehabilitasi dan rekonstruksi…
Banda Aceh (Waspada Aceh) – Wali Nanggroe Aceh Tgk. Malik Mahmud Al-Haythar, menerima kunjungan silaturahmi Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Republik Indonesia, Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, beserta istri dan delegasi, dalam jamuan makan malam di Meuligoe Wali Nanggroe, Rabu malam 4 November 2026. Pertemuan tersebut membahas
Banda Aceh (Waspada Aceh) – Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Republik Indonesia, Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, mengungkapkan, kasus dugaan penyadapan yang menyeret sejumlah perwira tinggi Polri berpotensi mengarah pada pasal makar. Hal tersebut disampaikannya dalam konferensi pers yang berlangsung di Museum Tsunami, Banda Aceh, Rabu (4/11/2026). S